Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pilkada Kembali Di Pertanyakan
KEDIRI, – Kenetralan Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dalam pemilihan kepala daerah ( Pilkada ), kembali dipertanyakan, seiring meningkatnya intensitas kampanye politik diberbagai daerah. Seperti yang baru saja terjadi di giat Bupati Kediri, Mas Dito, acara launching bantuan keuangan khusus ( BKK ) untuk infrastruktur pedesaan, pada Sabtu, (07/09/2024 ). Bertempat di Taman Hijau Simpang Lima Gumul ( SLG ).
Kenetralan ASN dalam pilkada seringkali menjadi perhatian, karena ASN diharapkan untuk bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon atau partai politik tertentu. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kasus – kasus dimana ASN tersebut dianggap tidak netral, baik melalui pernyataan, tindakan, atau dukungan terselubung kepada salah satu calon tertentu.
Isu ini menjadi penting karena netralitas ASN sangat menentukan kredibilitas dan integritas proses pemilu.Pelanggaran terhadap netralitas ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pilkada dan cenderung menciderai prinsip demokrasi, oleh karena itu banyak pihak yang meminta pengawasan ketat dan sanksi tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilu.
Dalam peraturan, ASN di wajibkan bersikap netral dalam setiap proses politik, termasuk pilkada. Namun dalam beberapa kasus, ASN di temukan memberikan dukungan secara terbuka kepada calon tertentu, baik melalui unggahan di media sosial, ikut serta dalam kegiatan, hingga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik yang terselubung.
Salah satu oknum ASN, inisial S yang masih aktif berdinas di salah satu kantor pemerintah, dengan tanpa beban melenggang dengan santai, mengikuti acara senam yang digelar berbarengan dengan lounching penyerahan bantuan khusus keuangan ( BKK ), dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan ” AG 2024 DT ” dibagian punggung.
Saat ditanya oleh awak teropong reformasi, S ( inisial ) menjawab dengan senyum yang ramah, ” Ini kaos cuma satu, dikasih panitia,” Ujarnya.
Disisi lain, beberapa pengamat politik menilai bahwa, upaya untuk menjaga netralitas ASN di pilkada masih belum optimal. “Kurangnya pengawasan dan penegakkan aturan, sehingga pelanggaran demi pelanggaran terus dan terus terjadi,” ujar seorang ahli yang disebutkan namanya.
Siti Isminah yang di kenal dengan macan betina nya Kediri dari LSM Srikandi, dengan tegas menyatakan akan menindak lanjuti temuan ASN yang nyata – nyata tidak netral dan berpihak pada salah satu calon.
” Mereka itu di gaji dengan uang rakyat, ya harus berpihak pada rakyat, bukan pada penguasa yang juga di gaji oleh rakyat. Kalau peraturannya ASN harus netral ya harus netral, ” terangnya, saat di temui awak teropong reformasi di tempat terpisah.
Dengan adanya temuan ketidak netralan ASN ini, keberanian Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kebupaten Kediri, sangat diharapkan.
Biar tidak terkesan tebang pilih, dan harus tegas, dan selalu pro aktif dalam menerima setiap informasi yang masuk untuk mencegah adanya pelanggaran, demi terciptanya pemilu yang benar – benar adil dan transparan.
( nurni kdr )
