Haji Selamet: Ambisi Politik Elite Harus Tunduk pada Kehendak Rakyat
SIDOARJO, JAWA TIMUR — Sejumlah tokoh lintas organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, perwakilan partai politik, serta insan media nasional menghadiri diskusi kebangsaan tertutup yang digelar pada 8 Januari 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur. Forum ini berlangsung di salah satu unit usaha milik Haji Selamet, Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, yang dikenal sebagai pengusaha lokal dengan jejaring kerja sama di sektor ritel dan industri nasional.
Dalam diskusi tersebut, Haji Selamet menegaskan bahwa seluruh pandangan yang ia sampaikan bukan dalam kapasitas sebagai politikus atau representasi partai politik, melainkan sebagai pengusaha dan warga negara yang mencermati dinamika nasional dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan ketahanan rakyat.
Ia menyampaikan kegelisahan atas arah perjalanan bangsa pasca berakhirnya era pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama terkait potensi kekosongan figur pemersatu dan meningkatnya manuver elite yang dinilai dapat memicu keresahan publik jika tidak diimbangi dengan keberpihakan pada rakyat.
“Ini pandangan personal saya sebagai pelaku usaha yang bersentuhan langsung dengan realitas ekonomi rakyat, bukan sikap organisasi atau partai mana pun,” tegasnya dalam forum tersebut.
Haji Selamet menilai, perubahan peta kekuatan politik nasional berpotensi besar terjadi seiring menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Ia mengingatkan bahwa jika kepentingan elite terus didahulukan dibanding kesejahteraan rakyat, maka stabilitas sosial dan ekonomi berisiko terganggu.
Dalam diskusi itu pula, ia menyinggung sejumlah figur nasional sebagai bagian dari dinamika kekuasaan, namun menekankan bahwa ambisi politik harus tetap tunduk pada kehendak rakyat, bukan sebaliknya. Menurutnya, sejarah Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa akumulasi kekecewaan sosial dapat berujung pada gejolak besar.
Dari perspektif global, Haji Selamet memandang bahwa dominasi negara-negara besar masih sangat kuat, terutama dalam sektor industri strategis dan konflik internasional. Ia menilai banyak konflik global tidak lepas dari kepentingan ekonomi elite dunia, yang dampaknya secara tidak langsung juga dirasakan negara berkembang seperti Indonesia.
Ia menegaskan bahwa seluruh analisis yang disampaikan dalam diskusi tersebut bersifat historis dan geopolitik, bukan pembenaran terhadap kekerasan, ekstremisme, ataupun sikap anti-demokrasi.
Isu ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama yang ia tekankan. Sebagai pengusaha, Haji Selamet menilai kemandirian pangan dan ekonomi berbasis komunitas merupakan fondasi penting menghadapi tekanan global, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok. Ia mengaitkan pandangannya dengan pemikiran budayawan Cak Nun (Muhammad Emha Ainun Nadjib), yang selama bertahun-tahun mendorong kemandirian rakyat melalui basis komunitas.
Dalam forum yang sama, Iswahyudi, Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Kediri, menyampaikan pengalamannya dalam mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di Kabupaten Kediri.
Haji Selamet juga menilai kebijakan nasional terkait ketahanan pangan, termasuk penguatan koperasi rakyat, perlu dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian global dan risiko bencana alam.
Menutup pandangannya, ia menegaskan bahwa apa pun model demokrasi yang diterapkan, rakyat harus tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Transparansi, integritas pemimpin, dan pengawasan publik dinilainya mutlak agar demokrasi tidak kehilangan ruhnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri perwakilan partai politik dan insan media yang menyatakan komitmen untuk menjaga ruang dialog kebangsaan tetap sehat, kritis, dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mengawal demokrasi tanpa rekayasa dan tanpa rasa takut.
Yud
