Proyek Siluman Mulai Muncul di Gapoktan/Kelompok Tani
SITUBONDO, – Pelaksanaan kegiatan program yang dibiayai oleh negara di Desa Silomukti, Dusun Krajan, terkesan amburadul dan asal-asalan. Proyek pengeboran dan pembangunan irigasi yang dikerjakan di wilayah tersebut menimbulkan banyak pertanyaan terkait perencanaan dan pelaksanaannya, karena hasil pekerjaan terlihat tidak lazim dan tidak sesuai harapan.

Pada 12 Januari 2025, awak media bersama lintas lembaga melakukan kontrol sosial rutin berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Silomukti. Hasil investigasi membuktikan adanya dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar. Di dua lokasi proyek pengeboran di Dusun Krajan, tidak ditemukan papan informasi proyek yang seharusnya menjadi pusat informasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pelaksana proyek.

Selain itu, proyek pembangunan irigasi di sekitar lokasi pengeboran, yang baru saja selesai dikerjakan, sudah terlihat rusak di beberapa bagian. Ketua LPPAN, Amir Machmud, mengungkapkan keprihatinannya. “Jika pengerjaan program pertanian seperti ini, besar kemungkinan terjadi kegiatan pat gulipat,” ujarnya.
Awak media bersama lintas lembaga mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Desa Silomukti. Dalam keterangannya melalui telepon, Kepala Desa membenarkan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program pertanian yang dikerjakan oleh kelompok tani. “Benar, itu pekerjaan dari program pertanian dan dikerjakan oleh kelompok tani,” ungkapnya.
Warga sekitar juga menguatkan pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa proyek pengeboran dan pembangunan irigasi dilakukan oleh Ketua Gapoktan Dusun Krajan, Desa Silomukti. Namun, penting untuk dicatat bahwa kedua proyek ini tidak memasang papan informasi, yang seharusnya menjadi kewajiban dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh negara.
Kerusakan pada bangunan irigasi yang baru selesai dibangun semakin memperjelas indikasi ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyimpangan anggaran dan praktik-praktik yang tidak transparan.
(Sub Tim/Teropong Reformasi)

