Dugaan Korupsi Proyek DPUPP Situbondo: Kejari Kantongi Tiga Nama Calon Tersangka
SITUBONDO, – Usut punya usut dugaan penyimpangan anggaran proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (DPUPP) Kabupaten Situbondo mulai menemui titik terang. Jaksa di Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Situbondo saat ini fokus mengumpulkan bukti terkait paket pengerjaan jalan dan saluran air tahun anggaran 2023 sampai 2024.
Temuan jurnalis Teropong Reformasi di lapangan mengarah pada dugaan kuat pengurangan volume material. Ketebalan dan spesifikasi bangunan di beberapa proyek fisik disinyalir tak sesuai dengan dokumen perencanaan. Pekerjaan yang bermasalah ini tersebar di tiga kecamatan, yaitu Panarukan, Mangaran, dan Arjasa. Saat ini, tim kejaksaan sedang mencocokkan dokumen pencairan dana dengan kondisi fisik di lokasi.
- Obyek Perkara : Dugaan Manipulasi Spesifikasi & Volume Proyek DPUPP
- Tahun Anggaran : 2023 – 2024
- Lokasi Proyek : Kecamatan Panarukan, Mangaran, dan Arjasa
- Penyitaan Aset : Rumah 175 m² di Perum Villa Bukit Persada, Sumberkolak
- Status Hukum : Penyidikan Khusus (Pidsus Kejari Situbondo)
- Calon Tersangka : 3 Orang (Oknum Pejabat Berinisial TT & Rekanan)
Rumah Pejabat Disita
Indikasi penyelewengan proyek ini kian jelas usai penyidik menemukan kejanggalan antara fisik pekerjaan di lapangan dengan rincian anggaran. Kuat dugaan, mutu pengerjaan sengaja diturunkan untuk meraup keuntungan pribadi.
Guna mengamankan potensi kerugian negara, penyidik Pidsus menyita satu unit rumah seluas 175 meter persegi di Perumahan Villa Bukit Persada, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Bangunan yang kini dipasangi papan penyitaan tersebut diketahui milik oknum pejabat DPUPP berinisial TT.
Tinggal Tunggu Hasil Audit
Kasi Intelijen Kejari Situbondo, Iwan Darmawan, menyebutkan bahwa materi pemeriksaan sebenarnya sudah rampung.
“Tim penyidik sudah memegang tiga nama yang harus bertanggung jawab. Soal pengumuman resmi dan penetapan tersangkanya, kami tinggal menunggu laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari tim auditor,” kata Iwan Darmawan saat dikonfirmasi di Kantor Kejari Situbondo.
Proyek infrastruktur dibiayai dari uang masyarakat Situbondo. Kalau kualitas pengerjaannya asal-asalan, jelas warga yang dirugikan. Teropong Reformasi bakal terus mengawal penanganan kasus ini hingga masuk ke meja hijau.
Win
