Diduga Mark Up Pembelian Mobil Siaga Oleh Kepala Desa Kotakan Kabupaten Situbondo Serta Memanfaatkannya Untuk Kepentingan Pribadi
Situbondo, http://teropongreformasi.co.id 30 Agustus 2023 – Pemerintah Desa Kotakan Kabupaten Situbondo kembali menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam skandal pembelian mobil siaga dengan dugaan mark up yang mencolok. Anggaran sebesar Rp.255.000.000 telah diajukan dan cair untuk pembelian mobil merek Suzuki Ertiga, namun ternyata harga mobil tersebut hanya Rp.237.000.000 dari dealer yang bersangkutan.
Kasus ini semakin mencuat ketika beberapa minggu setelahnya, masyarakat Desa Kotakan melihat bahwa mobil siaga yang seharusnya menjadi aset pemerintah desa tidak dilengkapi dengan stiker yang menandakan kepemilikan oleh Pemerintah Desa Kotakan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa mobil tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya.
Lebih mengejutkan lagi, terungkap bahwa Kepala Desa Kotakan, Hj Saiful Iman, telah memanfaatkan mobil tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, tanpa alasan yang jelas. Padahal, mobil siaga ini seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat desa Kotakan dalam situasi darurat, seperti membawa orang sakit ke fasilitas kesehatan, ibu melahirkan, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
Tindakan Kepala Desa Kotakan ini telah menimbulkan kekecewaan dan protes yang keras dari masyarakat desa. Mereka merasa bahwa pemakaian mobil siaga untuk kepentingan pribadi Kepala Desa Kotakan adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima. Masyarakat desa menganggap bahwa tindakan tersebut melenceng dari tujuan awal pengadaan mobil siaga.
Skandal mark up pembelian mobil siaga ini telah mencuat ke permukaan dan mendapat kecaman publik yang luas. Masyarakat desa Kotakan menuntut pertanggungjawaban dari Kepala Desa Kotakan, Hj Saiful Iman, atas tindakan yang telah dilakukan. Mereka menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta pemulihan kepercayaan terhadap pemerintah desa.
Kasus ini seyogyanya APH segera bergerak cepat karena sudah dirasa merugikan masyarakat, lebih lebih nergara.
Tim TR
