Pemutakhiran data kemiskinan ekstrim Kabupaten Situbondo tahun 2023
Situbondo – http://teropongreformasi.co.id Bertempat dipendopo kabupaten, rapat lintas sektor yang diadakan oleh pemerintah kabupaten yang dihadiri oleh Wakil Bupati Situbondo ibu Hj. Khoirani, Kepala Bapedda, Ketua Komisi serta Kepala BPS Bagas dan para Kepala Desa beserta Camat. Selasa(28/2/2023)
Acara di buka oleh ibu Wakil Bupati dalam sambutannya ibu Hj. Khoirani. Beliau menyampaikan “angka kemiskinan ekstrim yang mengacu pada data statistik kabupaten sudah menurun drastis hingga mencapai 0,87% pada tahun 2022 silam, pencapaian yang cukup baik ini tidak mudah dilakukan, ini kerja keras semua pihak lintas sektor. Jadi kami meminta kepada seluruh aparatur pemerintah dalam mendata angka kemiskinan dikabupaten Situbondo tepat sasaran kepada orang atau keluarga yang benar-benar miskin ekstrim, itu yang di data jangan sampai salah sasaran sehingga masyarakat yang sudah terdata ketika ada bantuan dari pemerintah sampai pada penerima itu berkat pendataan yang akurat. Jadi menurutnya ada masyarakat yang betul-betul miskin tidak terdata atau sengaja tidak di data itu dholim namanya” jelasnya.
Menurut kepala BAPEDA Sugiono validasi pendataan yang akan dimulai bulan depan ini hendaknya dan harus melibatkan aparatur desa mulai dari Kades, Kepala Dusun serta Ketua RT. Karena menurutnya faktor penyebab kemiskinan banyak diantaranya selain ekonomi ada faktor infrastrukur juga, masalah kesehatan dan pendidikan. Bagaimanapun bagusnya program dan pendataan yang valid kalau tidak tepat sasaran dan tepat guna, maka hasilnya kurang efektif. Jadi kita dalam memvalidasi data hendaknya melibatkan semua pihak terutama aparatur desa yang tahu persis bagaimana keadaan ekonomi warganya, tentu harus bisa bersenergi dengan pihak lain termasuk dengan BPS. Kepala BPS Situbondo Bagas saat di konfirmasi awak media mengatakan penurunan angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 silam dari 2.63% turun menjadi 0.87% itu yang tercatat dan terdata secara sampling oleh BPS, faktor turunnya angka kemiskinan karena banyaknya dan di gelontorkannya bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin berupa bantuan pangan dan non tunai sehingga pengeluaran cukup tinggi pula. Setidaknya dengan banyaknya bantuan stimulan bisa keluar dari zona kemiskinan ekstrim saat ini. Data ini diambil bulan maret tahun lalu sedang tahun ini belum keluar karena masih belum mulai pendataan jelas kepala BPS . (Mis)
